Kemendikdasmen: 2,9 Juta Anak di RI Tidak Sekolah, Paling Banyak Usia SMA

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkap sekitar 2,92 juta anak di Indonesia masih belum mengenyam pendidikan. Data tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, saat peluncuran Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026. Mayoritas anak yang tidak bersekolah berada pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun. Sebagian besar merupakan lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerataan pendidikan nasional.

Suharti menjelaskan faktor ekonomi menjadi penyebab utama tingginya angka anak tidak sekolah. Selain itu, keterbatasan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas juga masih menjadi kendala. Infrastruktur pendidikan turut memperburuk keadaan di sejumlah daerah. Kemendikdasmen mencatat lebih dari 200 ribu gedung sekolah mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda. Kondisi itu memengaruhi kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga kualitas pembelajaran. Berdasarkan hasil PISA 2022, kemampuan literasi dan numerasi peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD. Hasil Asesmen Nasional juga menunjukkan baru sekitar dua pertiga siswa mencapai kompetensi minimum. Pemerintah menilai peningkatan mutu pendidikan harus berjalan bersamaan dengan perluasan akses sekolah.

Sebagai langkah penanganan, Kemendikdasmen meluncurkan Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu atau PSPB. Program ini mengajak dunia usaha, lembaga filantropi, organisasi masyarakat, dan individu berkolaborasi mendukung pendidikan. Kemendikdasmen berperan sebagai fasilitator dengan memanfaatkan data Dapodik untuk mencocokkan kebutuhan sekolah. Bantuan akan disalurkan langsung oleh mitra kepada penerima manfaat. Pemerintah berharap kolaborasi tersebut mampu menekan angka anak tidak sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Similar Posts

  • Wajib Belajar 13 Tahun Akan Diatur dalam Draf RUU Sisdiknas

    Program wajib belajar 13 tahun akan mendapat penguatan melalui Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Ketentuan tersebut dimasukkan dalam draf revisi sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan nasional sejak usia dini. Skema wajib belajar mencakup satu tahun pendidikan prasekolah, sembilan tahun pendidikan dasar, dan tiga tahun pendidikan menengah. Komisi X DPR RI menilai…

  • Cegah Anak Putus Sekolah, Kalsel Perkuat Program Paket C hingga Pendidikan Inklusif

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat akses pendidikan untuk menekan risiko anak putus sekolah. Upaya tersebut mencakup pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, hingga layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan. Terutama karena pengelolaan jenjang SD dan SMP berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan…

  • PM Singapura Ajak Siswa SMA Garuda Ikut Program Pertukaran Pelajar

    Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengajak siswa SMA Garuda Indonesia mengikuti program pertukaran pelajar antara Indonesia dan Singapura. Ajakan tersebut disampaikan saat mengunjungi SMA Garuda bersama Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah, Selasa, 7 Juli 2026. Wong menilai pertukaran pelajar penting untuk mempererat hubungan kedua negara sejak usia muda. Program itu juga diharapkan memperluas…

  • Pendaftaran SMK Go Global Dibuka Mulai 12 Agustus, Cek Bidangnya

    Pendaftaran Program SMK Go Global 2026 resmi dibuka mulai 12 Agustus 2026. Program yang diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) ini bertujuan menyiapkan lulusan SMK dan masyarakat agar siap bekerja di pasar internasional. Peserta akan mendapatkan pelatihan kompetensi, penguatan kemampuan bahasa asing, sertifikasi, serta pembekalan mengenai budaya kerja dan prosedur migrasi yang aman. Program…

  • STIK Masih Bahas Rencana Pengembangan Menjadi Universitas Kepolisian

    Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) masih membahas rencana pengembangan kelembagaan menjadi Universitas Kepolisian. Wacana tersebut muncul sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kepolisian yang semakin menghadapi tantangan kompleks di era modern. Transformasi menjadi universitas dinilai dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan…

  • Hadapi Apatisme Politik Gen Z, SMA dan SMK Strada Dorong Siswa Berpikir Kritis

    SMA dan SMK Strada terus mendorong siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis sebagai respons terhadap meningkatnya apatisme politik di kalangan Generasi Z. Sekolah menilai pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membentuk peserta didik agar memahami kehidupan demokrasi, memiliki kepedulian sosial, serta mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Melalui berbagai kegiatan pembelajaran, siswa…