Dari Kerupuk hingga Industri Rumahan, KUR Perkuat Napas UMKM Indonesia

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Mulai dari usaha kerupuk rumahan, warung kelontong, hingga industri pengolahan skala kecil, banyak pelaku usaha memanfaatkan akses pembiayaan ini untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan kapasitas produksi.

Melalui skema pembiayaan dengan bunga yang relatif terjangkau, KUR membantu pelaku UMKM memperoleh modal kerja maupun investasi. Dana tersebut sering digunakan untuk membeli peralatan produksi, menambah stok barang, memperluas pemasaran, hingga membuka lapangan kerja baru. Kehadiran KUR dinilai mampu menjawab salah satu tantangan utama UMKM, yaitu keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal.

Di berbagai daerah, program KUR telah mendorong tumbuhnya usaha-usaha lokal yang sebelumnya kesulitan berkembang. Pelaku usaha kerupuk, makanan olahan, kerajinan tangan, hingga industri rumahan lainnya kini memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing. Dukungan pembiayaan tersebut juga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah terus mendorong penyaluran KUR agar menjangkau lebih banyak pelaku usaha produktif. Dengan kontribusi UMKM yang mencapai sebagian besar unit usaha di Indonesia, keberadaan KUR dianggap penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini tidak hanya membantu pelaku usaha bertahan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berkembang dan naik kelas.

Similar Posts

  • Mendag Ancam Blacklist Pedagang yang Jual Minyakita di Atas HET Rp15.700/Liter

    Kementerian Perdagangan menegaskan akan menindak pedagang yang menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter.Langkah tegas ini mencakup ancaman blacklist bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan harga.Pemerintah ingin menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasar. Kebijakan harga eceran tertinggi atau HET ditetapkan untuk melindungi daya beli masyarakat.Minyakita sebagai produk subsidi distribusi pemerintah…

  • Harga Beras Naik, Bulog Genjot Penyaluran SPHP hingga 424.724 Ton

    Perum Bulog mempercepat penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyusul kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Hingga awal Juli 2026, Bulog telah menyalurkan 424.724 ton beras SPHP ke berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan menekan lonjakan harga di tingkat konsumen. Penyaluran beras dilakukan melalui pasar tradisional,…

  • Kebut regenerasi petani, Banten galakkan pertanian modern

    Pemerintah Provinsi Banten terus mendorong regenerasi petani melalui pengembangan pertanian modern. Langkah ini dilakukan untuk menarik minat generasi muda agar terjun ke sektor pertanian yang selama ini identik dengan pekerjaan konvensional dan memiliki tingkat regenerasi yang relatif rendah. Dinas Pertanian Provinsi Banten menilai pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan daya tarik sektor pertanian. Berbagai inovasi…

  • Dana Asing Cabut Rp 3,19 Triliun Saat IHSG Naik Tipis

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup menguat tipis di tengah tekanan aksi jual investor asing. Fenomena ini menunjukkan bahwa penguatan indeks belum sepenuhnya didukung oleh arus modal luar negeri. Data perdagangan menunjukkan investor asing membukukan jual bersih (net sell) sebesar Rp3,19 triliun. Meski demikian, IHSG tetap mampu bertahan di zona hijau berkat dukungan investor…

  • Literasi Keuangan Syariah Masih Rendah, BCA Syariah Gencarkan Edukasi dan Gaet Nasabah

    Tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan potensi pasar yang dimiliki. Kondisi tersebut mendorong berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk BCA Syariah, untuk semakin aktif melakukan edukasi kepada masyarakat. Berdasarkan berbagai survei nasional, pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah masih berada di bawah tingkat literasi keuangan nasional. Padahal, Indonesia merupakan negara…

  • Pemerintah Belum Bahas soal Kenaikan Tarif E-Commerce

    Pemerintah menegaskan belum membahas rencana kenaikan Tarif E-Commerce. Hingga saat ini, belum ada kebijakan maupun keputusan resmi terkait perubahan tarif pada sektor perdagangan digital. Pemerintah menyatakan berbagai isu yang beredar mengenai kenaikan tarif masih berupa spekulasi. Setiap kebijakan fiskal akan melalui proses kajian sebelum diputuskan. Pemerintah juga akan mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha dan konsumen….