Daftar Komoditas Pemicu Inflasi Sumsel 2,89% pada Juni 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Inflasi Sumsel pada Juni 2026 mencapai 2,89 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kenaikan harga di sejumlah kelompok pengeluaran menjadi penyebab utama meningkatnya inflasi di provinsi tersebut.

BPS menyebut komoditas seperti beras, cabai rawit, bawang merah, emas perhiasan, dan tarif angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi pada Juni 2026. Kenaikan permintaan serta faktor pasokan memengaruhi pergerakan harga sejumlah komoditas tersebut.

Selain bahan pangan, kelompok transportasi turut memberikan andil terhadap inflasi. Penyesuaian tarif angkutan udara selama periode liburan ikut mendorong kenaikan indeks harga konsumen di Sumatera Selatan.

Meski terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas, BPS mencatat terdapat barang yang mengalami penurunan harga. Penurunan tersebut membantu menahan laju inflasi agar tidak meningkat lebih tinggi. Kondisi pasokan dan distribusi dinilai tetap menjadi faktor penting dalam pembentukan harga.

Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian harga. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan pasokan, kelancaran distribusi, dan operasi pasar apabila diperlukan. Langkah itu diharapkan menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat pada bulan-bulan berikutnya.

Similar Posts

  • Penjualan Semen Indonesia (SMGR) Tumbuh 4,4% Jadi 15,09 Juta Ton per Mei 2026

    PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 4,4 persen secara tahunan hingga Mei 2026. Total volume penjualan mencapai 15,09 juta ton, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja tersebut didorong oleh permintaan yang mulai membaik di pasar domestik dan kontribusi penjualan ekspor. Pencapaian ini menunjukkan daya tahan perusahaan di tengah persaingan…

  • Ojol Jadi Pengusaha Mikro, Bakal Kena Pajak Lagi?

    Pemerintah menegaskan status baru pengemudi ojek online (ojol) sebagai pengusaha mikro tidak otomatis membuat mereka dikenai pajak tambahan. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa pengaturan perpajakan tetap menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sementara itu, pemerintah masih memfinalisasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi…

  • Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Suku Cadang Pesawat & LPG

    Pemerintah resmi membebaskan bea masuk impor suku cadang pesawat dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk industri petrokimia. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari Paket Stimulus Ekonomi Semester II 2026. Insentif berupa tarif bea masuk nol persen diharapkan mampu menekan biaya produksi pelaku usaha. Pemerintah juga ingin menjaga daya saing industri nasional di tengah tekanan ekonomi global….

  • Dari Kerupuk hingga Industri Rumahan, KUR Perkuat Napas UMKM Indonesia

    Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Mulai dari usaha kerupuk rumahan, warung kelontong, hingga industri pengolahan skala kecil, banyak pelaku usaha memanfaatkan akses pembiayaan ini untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan kapasitas produksi. Melalui skema pembiayaan dengan bunga yang relatif terjangkau,…

  • UMKM Teriak, Bisnis Makin Susah Gara-Gara Ulah Presiden

    Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mengeluhkan kondisi bisnis yang semakin berat akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan kurs membuat harga bahan baku impor meningkat dan biaya produksi ikut membengkak. Dampak tersebut paling dirasakan pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri. Kondisi itu memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha…

  • Pengusaha Jelaskan Penyebab Daya Tawar Petani Sawit Rendah

    Kalangan pengusaha mengungkapkan rendahnya daya tawar petani sawit masih menjadi tantangan besar dalam industri kelapa sawit nasional. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari skala usaha yang kecil hingga terbatasnya akses petani terhadap pabrik kelapa sawit. Akibatnya, banyak petani bergantung pada tengkulak atau perantara…