Bapanas Kaji Usulan Telur Masuk Paket Bansos Beras Juli-September 2026
Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah mengkaji usulan penambahan telur ayam ke dalam paket bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026. Usulan tersebut muncul untuk meningkatkan asupan gizi keluarga penerima manfaat sekaligus mendukung peternak ayam petelur. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pembahasan masih dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah ingin memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran dan sesuai kemampuan anggaran negara. Program bantuan pangan menjadi bagian dari stimulus ekonomi semester kedua 2026.
Saat ini, pemerintah telah memastikan penyaluran bantuan beras selama tiga bulan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan. Program tersebut menelan anggaran sekitar Rp17,54 triliun dan menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Bapanas menilai penambahan telur dapat memperkuat kualitas gizi bantuan yang diterima masyarakat. Namun, usulan itu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah.
Arief menjelaskan penambahan telur juga mempertimbangkan kondisi produksi nasional dan stabilitas harga di tingkat peternak maupun konsumen. Pemerintah tidak ingin kebijakan tersebut justru memicu gejolak harga di pasar. Selain itu, mekanisme distribusi dan penyimpanan telur menjadi perhatian karena berbeda dengan beras. Kajian juga mencakup kesiapan Bulog dan mitra penyalur dalam mendistribusikan bantuan secara merata. Hasil evaluasi akan menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah.
Pemerintah berharap program bantuan pangan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selain membantu keluarga berpenghasilan rendah, program tersebut juga diharapkan mendukung stabilitas harga pangan nasional. Jika usulan disetujui, telur akan melengkapi bantuan beras sebagai sumber protein bagi penerima manfaat. Bapanas menegaskan seluruh keputusan akan mempertimbangkan efektivitas program, ketersediaan anggaran, dan keberlanjutan pasokan pangan nasional.
