Pengusaha Ngeluh ke Menperin Aturan Pemda Bikin Industri Mandek

Pelaku industri mengeluhkan berbagai aturan pemerintah daerah yang dinilai menghambat kegiatan usaha. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pertemuan bersama pelaku industri. Pengusaha berharap pemerintah pusat dapat menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional agar investasi dan produksi tidak terganggu.

Menurut pelaku usaha, sejumlah peraturan daerah menimbulkan proses perizinan yang panjang dan berulang. Kondisi tersebut membuat biaya operasional meningkat serta memperlambat realisasi investasi. Mereka menilai kebijakan pusat yang mendukung industri sering kali tidak berjalan maksimal karena terbentur aturan di tingkat daerah.

Menperin Agus Gumiwang menyatakan akan menampung seluruh masukan dari pelaku industri. Kementerian Perindustrian berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat investasi sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Pemerintah juga terus menyempurnakan regulasi sektor industri melalui pendekatan perizinan berbasis risiko. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, mempercepat layanan perizinan, serta mengurangi hambatan birokrasi bagi pelaku usaha. Penyederhanaan aturan dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan industri manufaktur nasional.

Kalangan industri berharap pemerintah pusat dan daerah memiliki kebijakan yang selaras. Harmonisasi regulasi diyakini dapat mempercepat pembangunan kawasan industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat kepercayaan investor. Kepastian aturan juga menjadi faktor penting bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha.

Pelaku usaha optimistis industri manufaktur mampu tumbuh lebih cepat apabila hambatan regulasi dapat diatasi. Mereka berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Dengan demikian, iklim investasi menjadi lebih sehat dan industri nasional mampu bersaing di pasar global.

Similar Posts

  • BI Tegaskan Beli Dolar AS Lebih dari US$ 10.000 Harus Dilengkapi Dokumen

    Bank Indonesia (BI) menegaskan pembelian dolar Amerika Serikat (AS) di atas US$10.000 per orang per bulan wajib disertai dokumen pendukung atau underlying transaction. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari penguatan prinsip kehati-hatian di pasar valuta asing yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2026. Meski demikian, BI menegaskan masyarakat tetap dapat membeli dolar AS di atas batas…

  • Ramalan Harga Logam Dasar Bank Dunia Saat Tekanan Pasokan Tembaga, Nikel Cs Memuncak

    Bank Dunia memperkirakan harga logam dasar global akan tetap berada dalam tren menguat sepanjang 2026 di tengah meningkatnya tekanan pasokan dan permintaan yang masih solid dari sektor energi terbarukan, kendaraan listrik, hingga pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI). Dalam laporan Commodity Markets Outlook, Bank Dunia menyebut kondisi pasar logam semakin ketat akibat gangguan pasokan…

  • Ojol Jadi Pengusaha Mikro, Bakal Kena Pajak Lagi?

    Pemerintah menegaskan status baru pengemudi ojek online (ojol) sebagai pengusaha mikro tidak otomatis membuat mereka dikenai pajak tambahan. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa pengaturan perpajakan tetap menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sementara itu, pemerintah masih memfinalisasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi…

  • BNI Dukung UMKM Batik Lewat Puspa Nuswantara 2026

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menunjukkan komitmennya mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui ajang Puspa Nuswantara 2026. Program tersebut menjadi wadah promosi bagi UMKM batik dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk batik lokal. BNI menilai batik memiliki potensi besar…

  • Anggaran BGN Dipangkas Dua Kali, Kini Tersisa Rp 228,38 Triliun

    Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dilaporkan mengalami pemangkasan sebanyak dua kali dalam proses penyesuaian belanja negara. Setelah dilakukan efisiensi anggaran, pagu yang semula lebih besar kini tersisa Rp228,38 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran sekaligus menyesuaikan prioritas program nasional. Meski mengalami pemangkasan, pemerintah menegaskan bahwa program-program utama…

  • Kimia Farma Bidik Layanan Kesehatan Lansia, Potensinya Rp 700 T

    PT Kimia Farma Tbk melihat layanan kesehatan bagi lansia sebagai salah satu sektor yang memiliki prospek besar di Indonesia. Seiring meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut, kebutuhan terhadap layanan kesehatan, perawatan, dan produk penunjang kesehatan diperkirakan terus bertumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Potensi pasar sektor ini bahkan disebut dapat mencapai sekitar Rp700 triliun. Pertumbuhan populasi…