Kimia Farma Bidik Layanan Kesehatan Lansia, Potensinya Rp 700 T

PT Kimia Farma Tbk melihat layanan kesehatan bagi lansia sebagai salah satu sektor yang memiliki prospek besar di Indonesia. Seiring meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut, kebutuhan terhadap layanan kesehatan, perawatan, dan produk penunjang kesehatan diperkirakan terus bertumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Potensi pasar sektor ini bahkan disebut dapat mencapai sekitar Rp700 triliun.

Pertumbuhan populasi lansia menjadi faktor utama yang mendorong peluang tersebut. Masyarakat usia lanjut umumnya membutuhkan layanan kesehatan yang lebih intensif, mulai dari pemeriksaan rutin, pengelolaan penyakit kronis, hingga layanan kesehatan terpadu. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku industri kesehatan untuk menghadirkan layanan yang lebih spesifik dan berkelanjutan.

Kimia Farma berencana memperkuat layanan kesehatan yang ramah lansia melalui jaringan apotek, klinik, laboratorium, dan fasilitas kesehatan lainnya. Perusahaan juga melihat pentingnya pemanfaatan teknologi kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bagi kelompok usia lanjut. Langkah tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Selain memberikan peluang bisnis, pengembangan layanan kesehatan lansia dinilai memiliki dampak sosial yang besar. Dengan layanan yang lebih baik, kualitas hidup lansia dapat meningkat sehingga mereka tetap produktif dan mandiri. Karena itu, sektor ini diperkirakan akan menjadi salah satu fokus utama industri kesehatan nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Similar Posts

  • Pengusaha Mal Beri Sinyal Harga Barang Naik di Akhir Tahun

    Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memberi sinyal harga barang di pusat perbelanjaan berpotensi naik pada akhir 2026. Kenaikan diperkirakan terjadi saat pelaku usaha mulai menyiapkan stok untuk musim belanja Natal dan Tahun Baru. Saat ini, sebagian besar peritel masih menjual barang dari stok lama yang dibeli ketika nilai tukar rupiah lebih kuat. Namun, ruang…

  • Insentif Dapur MBG Tak Lagi Sama Rata Rp 6 Juta/Hari, Ini Rencana BGN

    Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama ini, setiap dapur menerima insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari, tanpa memperhitungkan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan skema tersebut sedang dievaluasi. Menurutnya, sistem yang berlaku saat…

  • Pakan Mahal-Harga Ayam Tak Stabil, Peternak Minta Ini ke Pemerintah

    Peternak ayam rakyat kembali mengeluhkan tingginya biaya produksi akibat mahalnya harga pakan dan bibit ayam atau day old chick (DOC). Di sisi lain, harga jual ayam hidup di tingkat peternak masih berfluktuasi. Kondisi tersebut membuat banyak peternak kesulitan memperoleh keuntungan yang layak. Mereka meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat….

  • Penjualan Semen Indonesia (SMGR) Tumbuh 4,4% Jadi 15,09 Juta Ton per Mei 2026

    PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 4,4 persen secara tahunan hingga Mei 2026. Total volume penjualan mencapai 15,09 juta ton, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja tersebut didorong oleh permintaan yang mulai membaik di pasar domestik dan kontribusi penjualan ekspor. Pencapaian ini menunjukkan daya tahan perusahaan di tengah persaingan…

  • Kebut regenerasi petani, Banten galakkan pertanian modern

    Pemerintah Provinsi Banten terus mendorong regenerasi petani melalui pengembangan pertanian modern. Langkah ini dilakukan untuk menarik minat generasi muda agar terjun ke sektor pertanian yang selama ini identik dengan pekerjaan konvensional dan memiliki tingkat regenerasi yang relatif rendah. Dinas Pertanian Provinsi Banten menilai pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan daya tarik sektor pertanian. Berbagai inovasi…

  • Pengusaha Ngeluh ke Menperin Aturan Pemda Bikin Industri Mandek

    Pelaku industri mengeluhkan berbagai aturan pemerintah daerah yang dinilai menghambat kegiatan usaha. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pertemuan bersama pelaku industri. Pengusaha berharap pemerintah pusat dapat menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional agar investasi dan produksi tidak terganggu. Menurut pelaku usaha, sejumlah peraturan daerah menimbulkan proses perizinan yang panjang…