1.525 guru PPPK di Jakut teken perpanjangan kontrak kerja

Sebanyak 1.525 Guru PPPK di Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu menandatangani perpanjangan perjanjian kerja. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan proses belajar mengajar pada tahun ajaran baru.

Penandatanganan kontrak berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Kegiatan tersebut diikuti para guru PPPK yang masa perjanjian kerjanya berakhir dan memenuhi syarat untuk diperpanjang.

Pemerintah Kota Jakarta Utara menyampaikan apresiasi atas dedikasi para guru PPPK. Mereka dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kehadiran guru PPPK juga membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah negeri.

Para guru diminta terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Mereka juga diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi pembelajaran. Selain itu, guru diingatkan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik.

Perpanjangan kontrak ini diharapkan memberikan kepastian bagi para guru PPPK dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu secara berkelanjutan.

Similar Posts

  • Open House SRMP 2 Medan, Gus Ipul Ajak Warga Lihat Gambaran Sekolah Rakyat

    Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan open house yang digelar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 2 Medan. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan gambaran langsung kepada masyarakat mengenai konsep, fasilitas, serta sistem pendidikan yang diterapkan dalam program Sekolah Rakyat. Menurut Gus Ipul, open house menjadi kesempatan…

  • Dosen Atma Jaya Dipecat Pasca-adukan Praktik Jurnal Predator

    Kasus dugaan praktik jurnal predator di lingkungan perguruan tinggi kembali menjadi perhatian publik setelah seorang dosen Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya dilaporkan mengalami pemecatan usai mengadukan persoalan tersebut. Peristiwa ini memicu diskusi luas mengenai kebebasan akademik, transparansi tata kelola perguruan tinggi, serta perlindungan terhadap pelapor dugaan pelanggaran di lingkungan pendidikan tinggi. Informasi mengenai pemecatan…

  • Rahasia Alumni Penabur Raih IPK Nyaris Sempurna di NUS dan Lolos COC Season 3

    Alumni BPK PENABUR, Joshua Jonathan, membuktikan prestasi akademik dan pengembangan diri dapat berjalan beriringan. Lulusan Singapore University of Technology and Design (SUTD) itu berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 4,93 dari skala 5,00. Selain berprestasi di bangku kuliah, Joshua juga lolos sebagai peserta Clash of Champions (COC) Season 3, ajang yang mempertemukan mahasiswa berprestasi…

  • Cegah Anak Putus Sekolah, Kalsel Perkuat Program Paket C hingga Pendidikan Inklusif

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat akses pendidikan untuk menekan risiko anak putus sekolah. Upaya tersebut mencakup pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, hingga layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan. Terutama karena pengelolaan jenjang SD dan SMP berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan…

  • Pendaftaran SMK Go Global Dibuka Mulai 12 Agustus, Cek Bidangnya

    Pendaftaran Program SMK Go Global 2026 resmi dibuka mulai 12 Agustus 2026. Program yang diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) ini bertujuan menyiapkan lulusan SMK dan masyarakat agar siap bekerja di pasar internasional. Peserta akan mendapatkan pelatihan kompetensi, penguatan kemampuan bahasa asing, sertifikasi, serta pembekalan mengenai budaya kerja dan prosedur migrasi yang aman. Program…

  • UMY Hadirkan Program Double Degree Ilmu Pemerintahan dan AI, Ini Prospek Kerjanya

    Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menghadirkan program double degree yang menggabungkan Ilmu Pemerintahan dengan Artificial Intelligence (AI). Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang mampu memahami tata kelola pemerintahan sekaligus menguasai teknologi digital. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori kebijakan publik, tetapi juga dibekali kemampuan analisis data, kecerdasan buatan, dan pengambilan keputusan berbasis teknologi….