Sekolah di Cianjur Wajib Pasang Spanduk Larangan Pungli saat SPMB 2026

Pemerintah Kabupaten Cianjur mewajibkan seluruh sekolah memasang spanduk larangan pungutan liar atau pungli selama pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa berjalan transparan, adil, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.

Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur meminta setiap sekolah memasang spanduk di lokasi yang mudah terlihat oleh calon peserta didik dan orang tua. Spanduk tersebut berisi imbauan agar masyarakat tidak memberikan uang atau bentuk imbalan apa pun kepada pihak yang mengatasnamakan sekolah.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan praktik pungli yang kerap menjadi perhatian saat masa penerimaan peserta didik. Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh proses SPMB harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Seleksi dilakukan berdasarkan jalur dan kriteria resmi tanpa dipengaruhi pemberian sejumlah uang atau bentuk gratifikasi lainnya.

Selain memasang spanduk, sekolah juga diminta aktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait mekanisme pendaftaran dan seleksi. Transparansi informasi dinilai penting untuk mencegah munculnya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Orang tua dan calon siswa diharapkan memahami seluruh prosedur yang berlaku.

Dinas Pendidikan juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran selama pelaksanaan SPMB. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pungli dalam dunia pendidikan.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung lebih bersih dan akuntabel. Upaya tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen untuk menciptakan layanan pendidikan yang berintegritas dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta didik.

Similar Posts

  • Indonesia Krisis Guru, Lestari Moerdijat Desak Peta Jalan Rekrutmen Nasional

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendesak pemerintah segera menyusun peta jalan rekrutmen nasional guna mengatasi Krisis Guru yang masih terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, kebutuhan tenaga pendidik harus dipenuhi secara terencana agar kualitas pendidikan nasional tidak terus terdampak oleh kekurangan guru. Lestari menilai kekurangan guru terjadi di berbagai jenjang pendidikan, terutama di daerah terpencil…

  • Ratusan Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur NTB, Desak MBG Dihentikan

    Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB. Massa menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah. Salah satu tuntutan utama adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa spanduk, poster, dan melakukan orasi…

  • Pendaftaran Beasiswa Chevening 2026 Dibuka, Kuliah S2 Gratis ke Inggris

    Pendaftaran Chevening Scholarship untuk tahun akademik 2027–2028 resmi dibuka pada 4 Agustus 2026. Program bergengsi Pemerintah Inggris tersebut juga tersedia bagi pelamar dari Indonesia. Chevening memberikan kesempatan menjalani pendidikan magister selama satu tahun di universitas Inggris. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi Chevening. Berdasarkan jadwal resmi, pendaftaran dibuka mulai pukul 11.00 UTC pada 4…

  • Potret Buram Pendidikan Tasik, 25 Siswa Berdesakan di Bilik Bambu Lapuk

    Sebanyak 25 siswa kelas jauh SDN Kubangsari di Kampung Manglid, Desa Kertaraharja, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, masih menjalani kegiatan belajar di bangunan berdinding bilik bambu yang sudah lapuk. Ruang belajar tersebut merupakan bekas rumah panggung yang dialihfungsikan menjadi sekolah sejak 2016. Kondisi bangunan kini semakin memprihatinkan karena bagian lantai, dinding, dan atap mulai mengalami kerusakan….

  • Apa Benar Tidak Ada Siswa Tinggal Kelas? Ini Ketentuannya Menurut Permendikbud

    Isu bahwa tidak ada lagi siswa tinggal kelas kembali ramai menjelang pembagian rapor tahun ajaran 2025/2026. Banyak orang tua dan siswa mengira seluruh peserta didik akan otomatis naik kelas tanpa mempertimbangkan hasil belajar. Namun anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menegaskan bahwa mekanisme siswa tinggal kelas…

  • Kemendiktisaintek Perkuat Pendidikan Inklusif, Aksesibilitas Pembelajaran Masih Jadi Tantangan

    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus mendorong penguatan pendidikan inklusif guna memastikan seluruh mahasiswa memperoleh akses pembelajaran yang setara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pendidikan tinggi yang lebih terbuka, berkeadilan, dan mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Meski demikian, aksesibilitas pembelajaran masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Keterbatasan infrastruktur digital,…