Cegah Anak Putus Sekolah, Kalsel Perkuat Program Paket C hingga Pendidikan Inklusif

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat akses pendidikan untuk menekan risiko anak putus sekolah. Upaya tersebut mencakup pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, hingga layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan. Terutama karena pengelolaan jenjang SD dan SMP berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.

Pendidikan kesetaraan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti sekolah formal. Program Paket C memberikan jalur pendidikan yang setara dengan jenjang SMA bagi peserta yang memenuhi ketentuan. Kalimantan Selatan sebelumnya juga memasukkan Paket C dalam strategi memperluas akses pendidikan menengah. Langkah tersebut membantu masyarakat memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan melalui jalur nonformal.

Pemerintah pusat juga memperkuat penanganan Anak Tidak Sekolah melalui kebijakan nasional pada 2026. Layanan yang disiapkan mencakup PKBM melalui Paket A, Paket B, dan Paket C. Sekolah terbuka, pembelajaran jarak jauh, serta pendidikan inklusif berbasis masyarakat juga menjadi bagian strategi. Pendekatan tersebut dirancang untuk menjangkau anak dengan hambatan ekonomi, sosial, maupun geografis.

Kalsel juga memiliki Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi dalam mendukung pelayanan pendidikan khusus. Layanan tersebut berperan dalam pendidikan transisi dan intervensi terpadu bagi anak penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga mendorong penyelenggaraan pendidikan inklusif pada sekolah umum dan kejuruan. Tujuannya memperluas kesempatan belajar tanpa meninggalkan anak yang membutuhkan layanan khusus.

Penguatan berbagai jalur pendidikan menjadi penting karena penyebab putus sekolah tidak berasal dari satu faktor. Dokumen perencanaan Kalsel mencatat faktor ekonomi dan pernikahan dini sebagai beberapa tantangan pendidikan. Pemerintah juga mendorong beasiswa, pembangunan fasilitas daerah 3T, serta peningkatan sarana pembelajaran. Strategi tersebut diharapkan membuat semakin banyak anak Kalsel bertahan dan menyelesaikan pendidikan.

Similar Posts

  • Kemendikdasmen: 2,9 Juta Anak di RI Tidak Sekolah, Paling Banyak Usia SMA

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkap sekitar 2,92 juta anak di Indonesia masih belum mengenyam pendidikan. Data tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, saat peluncuran Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026. Mayoritas anak yang tidak bersekolah berada pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun. Sebagian besar merupakan lulusan SMP yang…

  • Pendaftaran Beasiswa Chevening 2026 Dibuka, Kuliah S2 Gratis ke Inggris

    Pendaftaran Chevening Scholarship untuk tahun akademik 2027–2028 resmi dibuka pada 4 Agustus 2026. Program bergengsi Pemerintah Inggris tersebut juga tersedia bagi pelamar dari Indonesia. Chevening memberikan kesempatan menjalani pendidikan magister selama satu tahun di universitas Inggris. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi Chevening. Berdasarkan jadwal resmi, pendaftaran dibuka mulai pukul 11.00 UTC pada 4…

  • Polemik SMAN 28 Bandung: Tinggi Peminat, Tak Punya Gedung

    SMAN 28 Bandung kembali menjadi sorotan pada masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Sekolah yang memiliki jumlah peminat tinggi setiap tahunnya itu hingga kini masih menghadapi persoalan klasik, yakni belum memiliki gedung sekolah permanen milik sendiri. Meski keterbatasan fasilitas menjadi tantangan tersendiri, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMAN 28 Bandung tetap tinggi. Reputasi…

  • Alasan Warga Tolak Pembangunan Gedung SDN 026 Bojongloa Bandung

    Rencana pembangunan gedung baru SDN 026 Bojongloa di Kota Bandung menuai penolakan dari sebagian warga sekitar lokasi. Penolakan muncul karena sejumlah warga mengkhawatirkan dampak pembangunan terhadap lingkungan permukiman. Mereka menilai proyek tersebut berpotensi meningkatkan kepadatan lalu lintas dan mengurangi kenyamanan kawasan. Selain itu, warga meminta pemerintah membuka ruang dialog sebelum pembangunan dimulai. Warga juga mempertanyakan…

  • Mohan Tegaskan SPMB Mataram Harus Bebas Titipan, Masyarakat Diminta Ikuti Jalur Resmi

    MATARAM – Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menanggapi maraknya isu penggunaan nama pejabat untuk mempermudah proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Mataram. Ia menegaskan seluruh proses penerimaan siswa harus berjalan sesuai aturan dan tidak memerlukan praktik titip-menitip. Mohan meminta masyarakat, khususnya para orang tua calon siswa, tidak memaksakan anak masuk ke sekolah tertentu….

  • Pemprov apresiasi pemerintah pusat bangun sektor pendidikan di Kepri

    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat Sektor Pendidikan di daerah. Sinergi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kepulauan Riau. Pemprov Kepri menyebut dukungan pemerintah pusat diwujudkan melalui pembangunan sarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta berbagai program bantuan pendidikan. Langkah tersebut diharapkan memperluas akses…