Mohan Tegaskan SPMB Mataram Harus Bebas Titipan, Masyarakat Diminta Ikuti Jalur Resmi
MATARAM – Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menanggapi maraknya isu penggunaan nama pejabat untuk mempermudah proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Mataram. Ia menegaskan seluruh proses penerimaan siswa harus berjalan sesuai aturan dan tidak memerlukan praktik titip-menitip.
Mohan meminta masyarakat, khususnya para orang tua calon siswa, tidak memaksakan anak masuk ke sekolah tertentu. Menurutnya, pemerintah telah menyediakan berbagai jalur penerimaan yang dapat dimanfaatkan secara adil dan transparan.
Ia menjelaskan, SPMB memiliki beberapa jalur resmi, mulai dari domisili, prestasi, afirmasi hingga mutasi. Setiap jalur memiliki persyaratan yang sama-sama memberikan kesempatan kepada seluruh calon peserta didik.
Menurut Mohan, penggunaan nama pejabat untuk memperoleh kursi di sekolah favorit tidak perlu dilakukan. Ia memastikan pemerintah daerah berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar bebas dari intervensi pihak mana pun.
Mohan juga mengimbau masyarakat mengikuti seluruh tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, proses penerimaan murid baru dapat berlangsung tertib, objektif, dan akuntabel.
Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah orang tua mengaku mendengar adanya pihak yang membawa nama pejabat daerah saat proses pendaftaran. Mereka menyebut praktik tersebut menimbulkan keresahan di tengah pelaksanaan SPMB.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Mataram juga telah membantah adanya praktik jual beli kursi maupun pungutan liar dalam pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027. Masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan dugaan pelanggaran disertai bukti yang jelas.
Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Lalu Martawang, menegaskan seluruh proses penerimaan dilakukan sesuai ketentuan. Jika terdapat oknum yang menawarkan jalur belakang, tindakan tersebut dipastikan bukan bagian dari kebijakan pemerintah.
Pemerintah Kota Mataram berharap seluruh pihak menjaga integritas pelaksanaan SPMB. Transparansi dan kepatuhan terhadap aturan dinilai menjadi kunci agar seluruh peserta memperoleh kesempatan yang setara.
Dengan penegasan tersebut, Mohan berharap masyarakat tidak mudah percaya kepada pihak yang mengatasnamakan pejabat. Ia memastikan jalur resmi merupakan satu-satunya mekanisme yang sah dalam proses penerimaan murid baru di Kota Mataram.Informasi tambahan bingung nyari slot gacor main di AYAMTOTO
